Kegiatan terssebut dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (27/04/2023).
Pada kegiatan tersebut Kodim 0616/Indramayu menurunkan 26 personel guna Membantu Polres Indramayu dalam Kagiatan pengamanan Unras FPI dan Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan
Dalam Unras tersebut masa aksi dikawal oleh personil gabungan dari TNI-Polri dan Sat Pol PP.
Adapun tuntutan massa aksi unjuk rasa oleh Forum Peduli Indramayu (FPI) dan Aliansi Masyarakat yaitu :
1. Kembalikan uang Nasabah / Deposan BPR KR.
2. Usut tuntas "GARONG" BPR KR.
3. Stop dagelan di BPR KR.
4. OJK - BPKP - BPK dan Inspektorat harus tanggung jawab "RUSAKNYA" BPR Karya Remaja.
Kegiatan yang berlangsung, dari pukul 11.00 WIB s.d. 17.00 WIB, meskipun ada sedikit ketegangan namun sampai unjuk rasa berhahir berjalan aman dan kondusif.
Usai rapat Paripurna, ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Saefudin dengan didampingi 6 ketua fraksi dari masing-masing partai (Fraksi PDIP, Demokrat, Golkar, Gerinda, PKB dan Merah Putih PKS) mengatakan, kami siap mengawal kasus ini dan siap mendengar keluhan para nasabah untuk meminta uang yang disimpan segera dikembalikan.
” Kami bersedia membuka audiensi dari para nasabah tentunya dengan perwakilan 15 orang dan meminta jaminan kepada nasabah untuk tidak berbuat anarkis karena gedung ini juga adalah gedung rakyat, tentunya kita harus menjaganya dengan kondusif dan kami bersama dengan Kapolres Indramayu sefrekuensi dan kami juga segera akan membentuk Pansus (Panitia Khusus) untuk segera menyelesaikan masalah ini agar uang para nasabah yang disimpan dikembalikan, ” tutur H. Saefudin.
Pena | By. | Redaksi |
Editor | By. | Redaksi |
Foto / Video | By. | Internet |
Posting Komentar