INDRAMAYU -- Angka melanjutkan sekolah siswa tingkat menengah pertama (SMP) di Kabupaten Indramayu hingga kini belum mencapai 100 persen. Berbagai faktor menyebabkan terjadinya kondisi tersebut.
Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Supardo menjelaskan, hingga saat ini instansinya masih melakukan pendataan terhadap angka melanjutkan sekolah siswa SMP ke jenjang menengah atas.
"Pendataan belum final, masih berproses karena data dari 205 sekolah belum masuk semuanya," ujar Supardo, Selasa (2/1). Namun meskipun demikian, perkiraan kasar angka melanjutkan sekolah siswa SMP di Kabupaten Indramayu berkisar 96,5 persen.
Sebagai gambaran, di Kabupaten Indramayu jumlah siswa SMP ada 61.480 siswa. Jumlah itu terdiri dari 20.422 siswa kelas VII, 20.800 siswa kelas VIII dan 20.178 siswa kelas IX. Jika perhitungan perkiraan kasar angka melanjutkan sekolah sebesar 96,5 persen, maka ada sekitar 700 siswa SMP yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
"Kami tentu berharap angka melanjutkan sekolah bisa mencapai 100 persen," tegas Supardo.
Supardo menyebutkan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan belum semua siswa SMP di Kabupaten Indramayu melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas. Salah satunya karena masalah ekonomi.
Saat ini, biaya sekolah memang sudah gratis. Namun, orang tua siswa mesti tetap merogoh kocek yang tak sedikit untuk keperluan sekolah anaknya, seperti seragam, buku maupun ongkos menuju sekolah.
Faktor lainnya adalah perceraian yang dialami orang tua siswa. Tak jarang, anak korban perceraian akan dititipkan kepada neneknya. Sedangkan di sisi lain, sang nenek terkadang kurang memberi pengawasan terhadap cucunya karena keterbatasan mereka.
"Neneknya tidak mengerti apa-apa sehingga anak jadi tidak terkontrol, termasuk masalah pendidikannya," terang Supardo. Untuk mengatasi masalah itu, Supardo menyatakan, dibutuhkan penanganan lintas sektoral. Pasalnya, terjadinya masalah tersebut juga karena banyak faktor.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu, Ruswa, saat dimintai tanggapannya, mengaku prihatin dengan adanya siswa SMP di Indramayu yang belum seluruhnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi, jika hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.
"Itu yang sejak dulu saya harapkan ada gerakan bersama sadar pendidikan, kata Ruswa.
Terkait faktor ekonomi, Ruswa menyatakan, sebenarnya sudah ada program dari pemerintah, yaitubantuan siswa miskin. Namun, dia mengakui, bantuan tersebut perlu ada tambahan.
"Setahu saya, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah ada program bantuan untuk mereka. Hanya mungkin tingkat implementasinya yang perlu dioptimalkan," tutur Ruswa.
Ruswa berharap, baik dinas pendidikan kabupaten maupun dinas pendidikan provinsi yang saat ini memiliki kewenangan terhadap SMA/SMK, harus memiliki data lebih lengkap lagi tentang siswa kurang mampu. Setelah itu, diadvokasi anggarannya agar siswa kurang mampu bisa menikmati sekolah.
Sumber : ROL
 |
| Ilustrasi |
"Pendataan belum final, masih berproses karena data dari 205 sekolah belum masuk semuanya," ujar Supardo, Selasa (2/1). Namun meskipun demikian, perkiraan kasar angka melanjutkan sekolah siswa SMP di Kabupaten Indramayu berkisar 96,5 persen.
Sebagai gambaran, di Kabupaten Indramayu jumlah siswa SMP ada 61.480 siswa. Jumlah itu terdiri dari 20.422 siswa kelas VII, 20.800 siswa kelas VIII dan 20.178 siswa kelas IX. Jika perhitungan perkiraan kasar angka melanjutkan sekolah sebesar 96,5 persen, maka ada sekitar 700 siswa SMP yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
"Kami tentu berharap angka melanjutkan sekolah bisa mencapai 100 persen," tegas Supardo.
Supardo menyebutkan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan belum semua siswa SMP di Kabupaten Indramayu melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas. Salah satunya karena masalah ekonomi.
Saat ini, biaya sekolah memang sudah gratis. Namun, orang tua siswa mesti tetap merogoh kocek yang tak sedikit untuk keperluan sekolah anaknya, seperti seragam, buku maupun ongkos menuju sekolah.
Faktor lainnya adalah perceraian yang dialami orang tua siswa. Tak jarang, anak korban perceraian akan dititipkan kepada neneknya. Sedangkan di sisi lain, sang nenek terkadang kurang memberi pengawasan terhadap cucunya karena keterbatasan mereka.
"Neneknya tidak mengerti apa-apa sehingga anak jadi tidak terkontrol, termasuk masalah pendidikannya," terang Supardo. Untuk mengatasi masalah itu, Supardo menyatakan, dibutuhkan penanganan lintas sektoral. Pasalnya, terjadinya masalah tersebut juga karena banyak faktor.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu, Ruswa, saat dimintai tanggapannya, mengaku prihatin dengan adanya siswa SMP di Indramayu yang belum seluruhnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi, jika hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.
"Itu yang sejak dulu saya harapkan ada gerakan bersama sadar pendidikan, kata Ruswa.
Terkait faktor ekonomi, Ruswa menyatakan, sebenarnya sudah ada program dari pemerintah, yaitubantuan siswa miskin. Namun, dia mengakui, bantuan tersebut perlu ada tambahan.
"Setahu saya, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah ada program bantuan untuk mereka. Hanya mungkin tingkat implementasinya yang perlu dioptimalkan," tutur Ruswa.
Ruswa berharap, baik dinas pendidikan kabupaten maupun dinas pendidikan provinsi yang saat ini memiliki kewenangan terhadap SMA/SMK, harus memiliki data lebih lengkap lagi tentang siswa kurang mampu. Setelah itu, diadvokasi anggarannya agar siswa kurang mampu bisa menikmati sekolah.
Sumber : ROL
Posting Komentar